tanjakberita.com -Percaturanpolitik jelang
Pilkada Dumai mulai diwarnai isu kesukuan. Lumayan santerterdengar, latar belakang kesukuan dianggap penting dalam komposisi pasangan bakalcalon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini mesti segera dinetralisirkarena rentan terjadinya ketidakharmonisan di tengah masyarakat.
JELANG Pilkada Dumai2024, kombinasi pasangan calon berdasar latar belakang kesukuan lumayan santerterdengar. Entah siapa yang pertama kali menghembuskan, latar belakang kesukuandianggap penting untuk komposisi bakal calon kepala daerah dan wakil kepaladaerah. Diantara yang terdengar yakni perpaduan pasangan dari sukuMelayu-Minang, Melayu Jawa dan lain sebagainya. Situasi tersebut sangat tidaksehat dan bisa mengganggu keharmonisan di tengah masyarakat.
" Pilkada itu memilih pemimpin daerah,bukan memilih kepala kampung. Harusnya yang dijadikan barometer adalah kemampuandalam memimpin agar daerah menjadi lebih baik. Bukan malah membangun isukesukuan yang rawan perpecahan," ujar pengamat politik, Adrian Hadi saatdihubungi Kupas Media Grup, Selasa (30/04/24) tadi siang.
Menurut Adrian Hadi, keharmonisan yangdirasakan selama ini jangan sampai dirusak oleh para pihak yang memiliki agendapolitik di Pilkada Dumai 2024. Untuk itu perlu tanggungjawab dan kesadaranbersama.
" Berhentilah menyuarakan isu kesukuan.Siapa saja punya hak yang sama untuk maju dan dimajukan dalam Pilkada, tapi yangditonjolkan jangan latar belakang kesukuannya," papar Adrian Hadi.
Sementara Peneliti senior Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dikutip dari tempo.co berharap agendapolitik 2024 tidak diwarnai oleh isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).Hal itu seharusnya sudah tidak lagi dijadikan perbincangan, dan pola pikirsemacam itu sudah tidak relevan berdasarkan sejarah.
" Memainkan politik identitasmenunjukkan ketidakmampuan para pelaku politik dalam mengelola isu-isukeberagaman masyarakat. Selain itu, masyarakat jangan sampai membeda-bedakancalon pemimpin berdasarkan SARA, namun dibedakan dari kemampuan seorang calon pemimpin,"ujar Siti Zuhro.
Pada sisi lain pemerhati sosial, SatriaMartha mengatakan dengan waktu beberapa bulan ini perlu dicegah beberapa isuyang mulai mencuat kembali, salah satunya isu SARA.
" Isu-isu SARA dapat memecah belahmasyarakat, mengganggu stabilitas politik, dan mengancam keharmonisan serta dapatmenimbulkan kesalahpahaman dan potensi konflik sosial," ujar Satria Marthakepada Kupas Media Grup, Senin (30/04/24) sore tadi
Pihaknya menghimbau eksistensi ormaskeagamaan, tokoh ulama dan seluruh masyarakat harus tetap berperan menjadifilter untuk menetralisir isu-isu tersebut agar tidak kontra-produktif.
" Harus ada kesadaran dan komitmenkolektif untuk hal itu," tutup Satria Martha.(**)